Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, udah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2024 kepada semua menteri dan pimpinan lembaga, sekaligus daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 kepada para kepala daerah. Penyerahan selanjutnya dilakukan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
Disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya, bahwa situasi world saat ini penuh dengan ketidakpastian. “Dampak pergantian iklim semakin nyata, potensi krisis dan resesi pun tak kunjung mereda. Sehingga aku dambakan mengingatkan kepada kami semua untuk terus waspada.” Untuk itu, kepada para pejabat yang hadir, Presiden Joko Widodo mengingatkan beberapa perihal terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Pertama, anggaran yang udah diberikan kudu digunakan secara disiplin, teliti, dan pas sasaran. Tak lupa, selalu tekankan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian realisasi pemakaian anggaran kudu dilakukan sesegera mungkin, terasa Januari 2024 mendatang. Terakhir, selalu antisipasi ketidakpastian, pemerintah kudu lincah dalam mengadapi perubahan-perubahan yang ada. “Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah duit rakyat. Sehingga kami kudu fokus pada hasil dan berikan manfaat secara maksimal kepada rakyat,” tegas Presiden Joko Widodo saat berikan arahan terkait pelaksanaan APBN 2024. APBN 2024 dirancang mampu bertahan hadapi dinamika gejolak ekonomi global, dengan fokus pada lima bidang prioritas, yakni 1) prioritas bidang pendidikan, diarahkan untuk menaikkan mutu sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan mampu beradaptasi; 2) prioritas bidang kesehatan, diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi proses kesehatan; serta 3) prioritas bidang dukungan sosial, diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan esktrem, membangun SDM dalam jangka panjang, dan menaikkan kesejahteraan. Kemudian, 4) prioritas bidang infrastruktur, diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan Pembangunan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi dan daya saing, dan 5) prioritas bidang ketahanan pangan, diarahkan untuk menaikkan ketersediaan, akses, dan stabilitas harga pangan. Dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk th. 2024, target penghasilan negara ditetapkan sebesar Rp2.802,3 triliun. Angka ini akan dicapai lewat optimalisasi dan menjaga iklim investasi di sedang ketidakpastian global. “Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan mutu SDM yang akan memakan memadai besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 bertujuan untuk menuntaskan infrastruktur-infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan menolong reformasi birokrasi serta aparatur negara,” ucap Menkeu. Di sisi lain, TKD yang dialokasikan pada th. ini sebesar Rp857,6 triliun, di mana berlangsung kenaikan 5,3 persen dibandingkan th. 2023. Peningkatan ini bertujuan untuk menolong penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah, lebih-lebih untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini menjadi upaya untuk menaikkan service publik di daerah, menolong operasional sekolah, pendidikan anak umur dini dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting. “2024 adalah th. paling akhir pemerintahan di periode ini, aku mau anggaran yang diberikan mampu dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang udah direncanakan namun belum terselesaikan, untuk memperkuat pondasi bagi pemerintahan yang akan datang,” pungkas Presiden Joko Widodo. Digitalisasi Pengesahan DIPA Dijelaskan oleh Menkeu Sri Mulyani, bahwa penyerahan DIPA dan TKD 2024 dilakukan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. APBN 2024 dilakukan lewat proses digitalisasi. Mulai berasal dari perencanaan anggaran hingga penandatanganan dilakukan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dokumen anggaran sebelum akan digitalisasi ikuti 12 step yang benar-benar rumit. Saat ini cuma 4 step dan gunakan aplikasi digital Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penetapan penandatanganan DIPA secara elektronik akan tersertifikasi dan menjadi keliru satu upaya berasal dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan pada mereka yang punya otoritas anggaran. Upaya menanggung aspek keamanan Info yang menanggung Info tidak mampu disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima (kenirsangkalan) sumber daya termasuk akan menanggung keamanan information dan informasi. Hal selanjutnya sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 berkenaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal tersebut, menurut Menkeu, diharapkan mampu menaikkan tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran berasal dari percetakan dan pemakaian kertas, mewujudkan green budgeting, serta menaikkan keamanan dokumen dan data. Program Prioritas Bantuan Pendidikan Kemendikbudristek Terkait membeli prioritas 2024, dijelaskan bahwa alokasi dana untuk bidang pendidikan adalah sebesar Rp665,0 triliun. Kemendikbudristek sendiri mengelola dana sebesar Rp98,9 triliun yang akan diprioritaskan untuk program-program perluasan kudu studi dan dukungan pendidikan, dalam rangka menolong transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, pada kesempatan selanjutnya di Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2023 memberikan rasa terima kasih atas dukungan-dukungan Presiden sepanjang ini dalam bidang pendidikan, lebih-lebih terkait kebijakan dan gerakan Merdeka Belajar. Berikut adalah target dan alokasi dana untuk program prioritas pendidikan di th. 2024. Program Indonesia Pintar (PIP) ditargetkan untuk 18.594.627 juta siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun. KIP Kuliah ditargetkan untuk 985.577 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp13,9 triliun. Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) ditargetkan untuk 3.943 siswa dengan alokasi sebesar Rp107 juta. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) ditargetkan untuk 9.276 mahasiswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp7,7 miliar. Selain itu, upaya peningkatan kompetensi guru dilakukan lewat program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bantuan Operasional Satuan (BOS) Pendidikan lpo88 dialokasikan sebesar Rp59,4 triliun dengan rincian BOS sebesar Rp53,8 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp4 triliun, dan BOP Kesetaraan sebesar Rp1,6 triliun. Pada th. 2024 pemerintah termasuk mengalokasikan tunjangan kepada guru ASND sebesar Rp56,6 triliun dengan rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp53.3 triliun, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) sebesar Rp1,3 triliun, dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) sebesar Rp2 triliun. Alokasi tunjangan selanjutnya udah mempertimbangkan kenaikan gaji pokok ASND sebesar 8 persen pada th. 2024. Kemudian, dalam rangka peningkatan SDM dan pemerataan sarana pendidikan berkualitas, pemenuhan sarana prasarana pendidikan diwujudkan lewat program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan. Pada Tahun Anggaran 2024, DAK Fisik Bidang Pendidikan dialokasikan sebesar Rp15,29 triliun untuk pemenuhan sarana prasarana di 12.626 satuan pendidikan semua Indonesia, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, SMA, SLB dan SMK.
0 Comments
Leave a Reply. |